BOLTIM, Global Berita – Di tengah terik musim kemarau yang melanda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), sebuah jeritan hati terdengar dari Desa Paret, Kecamatan Kotabunan. Bukan tentang politik atau ambisi kekuasaan, melainkan tentang perut yang harus diisi dan keluarga yang menanti di rumah.
Ratusan kepala keluarga yang menggantungkan hidup dari aktivitas tambang rakyat di desa ini menggambarkan diri mereka bukan sebagai pihak yang ingin melawan aturan. Mereka hanyalah rakyat kecil yang menapaki tanah berdebu, menggantungkan harapan demi sesuap nasi di tengah himpitan ekonomi.
“Di musim kemarau, tanah mengering, debu beterbangan, namun harapan tak boleh genting. Ada anak yang bertanya kapan ayah pulang, ada istri yang menunggu di tengah kecemasan,” ungkap perwakilan warga Desa Paret yang meminta identitasnya dirahasiakan, kepada Global Berita, Jumat (16/10/2026).
Antara Hukum dan Perut yang Lapar
Warga menyadari sepenuhnya bahwa hukum harus ditegakkan, aturan harus dijaga, dan alam harus dilestarikan. Namun, di tengah himpitan ekonomi, aktivitas tambang rakyat yang ditutup atau dihentikan secara paksa telah memukul telak sendi kehidupan mereka.
Mereka mendesak agar Pemerintah Kabupaten Boltim tidak hanya melihat aspek legalitas tambang, tetapi juga realitas manusia di baliknya.
“Wahai pemerintah, lihatlah kami dengan hati. Jangan hanya melihat tambangnya, lihatlah manusia di baliknya. Kami tidak meminta untuk hidup tanpa aturan, kami hanya memohon jalan keluar, bukan sekadar penghentian. Kami hanya ingin mencari penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya,” pinta perwakilan warga melalui pernyataan hati yang ditujukan kepada Pemkab Boltim.
Bagi warga Paret, emas yang mereka cari dari perut bumi bukanlah untuk mengejar kemewahan. Hasil tambang tersebut adalah tiket untuk membeli beras, membayar biaya sekolah anak, dan memastikan masa depan keluarga tetap terjaga.
Ketakutan Akan Harapan yang Mengering
Jika pemerintah memang memutuskan bahwa aktivitas penggalian harus dihentikan total, warga memohon agar ditunjukkan jalan alternatif agar dapur mereka tetap bisa mengepul.
“Kami tidak ingin melawan hukum. Kami hanya takut kehilangan tempat bergantung,” lanjutnya.
Bagi warga Desa Paret, di tengah kemarau yang panjang, ketakutan terbesar bukanlah tanah yang retak kering. Melainkan harapan yang ikut mengering, sementara anak-anak mereka masih menunggu makan di rumah.
Kini, bola berada di tangan Pemerintah Kabupaten Boltim dan instansi terkait. Penertiban tambang rakyat demi kelestarian lingkungan memang menjadi keniscayaan hukum. Namun, kehadiran negara untuk memberikan solusi alternatif penghidupan bagi “rakyat kecil” di Desa Paret adalah sebuah kewajiban moral yang tak boleh diabaikan.
Hery Mokodongan
