KOTAMOBAGU, Global Berita – Isu sengketa tanah adat di kawasan Bolaang Mongondow Raya (BMR) menjadi pusat perhatian pakar hukum tata negara, Prof. Margarito Kamis. Saat berhadapan dengan ratusan mahasiswa Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK), ia melontarkan kritik terkait realisasi pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat oleh para pelaku usaha tambang yang beroperasi di daerah itu.
Kritik tersebut dilontarkan oleh Margarito dalam agenda kuliah umum yang berlangsung di Ballroom Hotel Sutan Raja, pada hari Senin (16/11/2026).
Pada acara itu, topik seputar status kepemilikan tanah adat serta area konsesi pertambangan menjadi fokus utama yang dibahas secara mendalam.
Fokus Margarito mengarah pada presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh General Manager External Relations and Security PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM), Andreas Saragih. Andreas kala itu memaparkan soal keabsahan hukum area konsesi beserta posisi dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di lingkar tambang.
Menanggapi paparan itu, Margarito mendesak agar klaim sepihak dari pihak perusahaan terkait pemenuhan hak masyarakat adat tidak hanya berhenti di atas kertas atau sekadar wacana.
Ia menilai, klarifikasi mendalam sangat diperlukan, terlebih lagi jika area yang secara historis dan kultural terikat dengan masyarakat adat kini telah beralih fungsi menjadi lahan operasional pertambangan.
“Saya rasa Bapak General Manager wajib mengklarifikasi lebih jauh terkait klaim-klaim yang menyebutkan bahwa hak-hak masyarakat adat telah dipenuhi,” ujar Margarito.
Ungkapan tersebut seketika menggeser diskusi dari ranah akademis menuju realitas lapangan, yakni isu krusial yang sejak lama menjadi keresahan warga di wilayah pertambangan BMR.
Pasalnya, di tengah masifnya operasional industri ekstraktif ini, status eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak kepemilikan atas tanah ulayat mereka masih menyisakan tanda tanya besar.
Sebagai konteks, Andreas Saragih sebelumnya telah memaparkan bahwa pihaknya telah memegang puluhan dokumen legalitas terkait kepemilikan area konsesi yang digunakan untuk menopang operasional tambang.
Pemaparan itu merupakan bagian dari strategi komunikasi perusahaan terkait status penguasaan lahan tambang. Akan tetapi, menurut kacamata Margarito, bermodal legalitas konsesi saja tidak otomatis dapat menjawab atau menyelesaikan isu pemenuhan hak masyarakat adat yang secara kultural memiliki ikatan kuat dengan tanah tersebut.
Terlebih lagi, jangkauan area pertambangan yang dikuasai oleh JRBM sangatlah masif. Merujuk pada data di situs resmi perusahaan, PT J Resources Bolaang Mongondow tercatat sebagai pemegang Kontrak Karya generasi keenam yang meliputi Blok Bakan dan Blok Lanut, dengan total luas lahan mencapai 38.150 hektare.
Perjanjian Kontrak Karya ini sendiri memiliki masa berlaku hingga tahun 2034. Di sisi lain, operasional Tambang Bakan di Sulawesi Utara didukung oleh fasilitas heap leach yang mampu mengolah bijih emas dengan kapasitas kurang lebih 6,5 juta ton setiap tahunnya.
Kasus ini sejatinya melampaui sekadar dinamika antara korporasi dan warga di lingkar tambang. Lebih dari itu, eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak ulayat dan tradisinya telah dilindungi secara tegas oleh konstitusi negara, tepatnya pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, selama memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh hukum.
Hery Mokodongan







