BOLSEL, Global Berita – Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) mendesak Kepolisian Resor (Polres) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) untuk mengambil langkah hukum progresif terhadap aktivitas pembelian batu hitam yang berindikasi kuat terkait praktik pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah tersebut.
Desakan ini disampaikan oleh Chandra E. Damopolii, Bagian Investigasi Nasional KANNI. Ia menekankan bahwa aparat penegak hukum tidak cukup hanya menyoroti aktivitas di lokasi tambang, tetapi wajib menelusuri secara mendalam pihak-pihak yang berperan sebagai penampung, pembeli, maupun distributor hasil tambang yang diduga ilegal tersebut.
Menurut Chandra, pemutusan mata rantai distribusi dan transaksi menjadi kunci utama pemberantasan PETI. Keberadaan pembeli dinilai sebagai faktor pendorong yang menopang keberlangsungan aktivitas pertambangan ilegal, sehingga penanganan yang parsial berpotensi tidak menyelesaikan akar permasalahan.
“Kami meminta Kapolres Bolsel, AKBP Kuntadi Budi Pranoto, S.I.K., untuk menindak tegas para pembeli batu hitam di wilayah hukumnya. Jangan sampai terjadi celah pengawasan. Apabila tidak ditangani secara serius dan komprehensif, kondisi ini berisiko menciptakan preseden yang merugikan integritas institusi penegak hukum,” tegas Chandra, Selasa (17/11/2026).
Lebih lanjut, KANNI mendorong agar penegakan hukum dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tanpa pandang bulu. Pemeriksaan harus diarahkan kepada seluruh pihak yang terindikasi memiliki keterlibatan, mulai dari aktivitas penambangan, pengumpulan, pembelian, hingga distribusi batu hitam yang diduga berasal dari kegiatan tanpa izin resmi.
KANNI berharap Polres Bolsel dapat segera menindaklanjuti desakan ini melalui penyelidikan profesional sesuai dengan koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Redaksi menggarisbawahi bahwa prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) tetap menjadi landasan utama dalam pemberitaan ini. Setiap pihak yang disebutkan atau diduga terlibat berhak mendapatkan ruang klarifikasi yang memadai, dan segala tindakan hukum wajib didasarkan pada bukti permulaan yang sah serta hasil penyelidikan yang objektif.
Secara yuridis, aktivitas ini merupakan pelanggaran berat. Berdasarkan UU Minerba (Pasal 158 dan 161), aktivitas penambangan, penampungan, hingga penjualan mineral tanpa izin resmi terancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar, ditambah perampasan barang bukti dan keuntungan.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Polres Bolsel belum memberikan keterangan resmi terkait desakan yang disampaikan oleh KANNI. Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Redaksi Global Berita membuka ruang hak jawab dan klarifikasi yang seluas-luasnya bagi Kapolres Bolsel maupun pihak-pihak lain yang merasa berkepentingan untuk menyampaikan pandangannya.
Hery Mokodongan







