KOTAMOBAGU, Global Berita – Polda Sulawesi Utara tengah melakukan pemeriksaan terhadap seorang jurnalis asal Kotamobagu berinisial BT alias Bambang. Pemanggilan ini berkaitan dengan liputannya mengenai praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Situasi ini memancing reaksi keras dan kekhawatiran mendalam dari Pengurus PWI Kota Kotamobagu. Mereka mendesak aparat kepolisian untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap insan pers yang tengah melaksanakan tugas profesinya secara legal.
Diduga kuat, panggilan pemeriksaan tersebut merupakan dampak langsung dari artikel yang ditulisnya mengenai maraknya aktivitas PETI di kawasan Nuntab, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow.
Fenomena PETI memang sudah lama menyita perhatian masyarakat luas. Hal ini tidak lepas dari dampak destruktif yang ditimbulkannya, baik dari segi kerusakan lingkungan, ancaman keamanan, maupun kekacauan tata kelola pertambangan di wilayah setempat.
Yogi Farlin Mokoagow, selaku Wakil Ketua PWI Kota Kotamobagu Bidang Organisasi dan Hukum, dengan tegas menyatakan bahwa segala bentuk ketidakpuasan terhadap karya jurnalistik sejatinya harus diselesaikan merujuk pada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia menolak keras jika perkara ini langsung diseret ke ranah hukum pidana.
“Sangat disayangkan jika jurnalis yang bekerja sesuai SOP malah dipidana hanya lantaran ada pihak yang merasa tidak suka dengan beritanya. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum menghormati mekanisme sengketa pers yang telah diatur secara jelas,” ungkap Yogi dalam rilis resminya.
Lebih lanjut Yogi menilai, aparat kepolisian dituntut untuk bersikap objektif dalam memilah antara sengketa pemberitaan dengan dugaan tindak pidana murni. Ketidaksepakatan terhadap muatan sebuah berita sama sekali tidak bisa dijadikan bukti valid bahwa seorang jurnalis telah melakukan pelanggaran hukum.
Yogi juga menyoroti adanya jaminan perlindungan hukum bagi insan pers lewat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang diketok pada 19 Januari 2026 silam. Regulasi ini secara eksplisit menegaskan bahwa pemidanaan atau perdataan terhadap jurnalis yang bekerja secara sah hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).
“Amar putusan MK tersebut sudah sangat gamblang dan wajib dipatuhi oleh kepolisian. Sangat tidak dibenarkan jika sengketa pers langsung diproses secara pidana tanpa melewati tahapan mediasi atau mekanisme yang diamanatkan undang-undang,” tambahnya.
Tahapan yang dimaksud mencakup pemenuhan hak jawab, hak koreksi, hingga mediasi di Dewan Pers. Sanksi pidana baru boleh dipikirkan apabila seluruh jalur penyelesaian sengketa pers tersebut telah ditempuh namun gagal menemukan titik temu.
Selain itu, PWI Kotamobagu juga merefleksikan Memorandum of Understanding (MoU) tahun 2022 antara Dewan Pers dan Polri terkait perlindungan kemerdekaan pers. Dalam kesepakatan tersebut, ditegaskan bahwa setiap aduan yang menyangkut karya jurnalistik wajib dikoordinasikan lebih dulu dengan Dewan Pers sebelum diproses lebih lanjut.
“Kami memohon kepada Kapolda Sulut agar menginstruksikan seluruh penyidik di jajarannya untuk patuh pada aturan ini saat menangani aduan terkait berita. Hukum tidak boleh dijadikan alat intimidasi yang mematikan peran pers sebagai kontrol sosial,” pinta Yogi.
Kendati demikian, Yogi menggarisbawahi bahwa perlindungan hukum bagi jurnalis bukanlah bentuk kekebalan mutlak. Para pekerja media tetap diwajibkan untuk bekerja secara profesional, berpedoman pada verifikasi faktual, menjunjung asas praduga tak bersalah, serta tunduk pada Kode Etik Jurnalistik.
Bagi masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan akibat suatu pemberitaan, jalur yang tersedia sangat terbuka, mulai dari penggunaan hak jawab, hak koreksi, hingga pelaporan ke Dewan Pers.
“PWI tentu tidak akan membela jurnalis yang menyalahgunakan kode etik. Akan tetapi, kami siap melawan jika praktik jurnalistik yang sah malah dikriminalisasi. Independensi pers wajib dijaga, bukan dibredel lewat ancaman hukum,” tegasnya.
Peristiwa ini menyita perhatian publik lantaran menyangkut peran vital pers dalam mengawasi isu strategis. Mengingat kompleksitas masalah PETI yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi, dan hukum, peliputan kasus ini sejatinya merupakan wujud nyata fungsi pengawasan pers demi kepentingan masyarakat luas.
Upaya kriminalisasi terhadap jurnalis yang mengangkat isu sensitif semacam PETI sangat berisiko memicu chilling effect atau efek ketakutan di kalangan pekerja media. Kondisi ini pada gilirannya akan melumpuhkan fungsi pengawasan pers terhadap kekuasaan dan kepentingan umum.
Melalui kasus ini, Yogi menaruh harapan besar agar Polda Sulut mampu menunjukkan komitmennya dalam memberikan kepastian hukum, sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjamin kebebasan pers di wilayah Sulawesi Utara.
“Baik pers maupun kepolisian sama-sama mengemban amanat untuk melayani masyarakat. Penegakan hukum tetap harus berjalan, namun kemerdekaan pers yang dijamin konstitusi juga tidak boleh dilanggar. Kami mendesak agar kasus ini ditangani secara profesional tanpa menciptakan preseden buruk bagi iklim kebebasan pers di daerah ini,” tutupnya.
Sebagai langkah konkret, PWI Kota Kotamobagu berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan kasus ini. Organisasi siap mengambil berbagai tindakan hukum dan advokasi yang diperlukan guna melindungi anggotanya dari segala bentuk kriminalisasi.
Hery Mokodongan
