GLOBAL BERITA, MINAHASA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa menggelar rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2023, Selasa (26/3/24).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Glady Kandouw, didampingi Wakil Ketua l Okstesi Prisilia Runtu, Wakil Ketua ll Denny Kalangi, dan Sekretaris Rianny Suwarno, serta dihadiri sejumlah anggota dewan.
Paripurna ini juga dihadiri Penjabat Bupati Minahasa, Dr Jemmy Stani Kumendong M.Si, mewakili forkopimda, para asisten, kepala dinas/badan, jajaran pemkab, serta insan pers.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Kumendong mengatakan, paripurna ini selain amanat undang-undang, juga merupakan momen transparan dan akuntabel menyampaikan kinerja Pemkab Minahasa tahun 2023.
“Rapat paripurna bukanlah semata-mata momen yang sifatnya rutinitas, apa lagi bermakna seremoni, akan tetapi, merupakan agenda yang strategis untuk mengevaluasi dan memberi nilai atas karya dan kipra yang telah kita kerjakan di tahun 2023,” tuturnya.
Selanjutnya, Bupati Kumendong menyampaikan ringkasan LKPJ 2023. Diantaranya kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu pengelolaan pendapatan asli daerah, yang meliputi pajak dan retribusi. Kemudian, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, baik transfer dan lain-lain.
Begitu juga anggaran pendapatan setelah perubahan ditargetkan selaras Rp.1.255.663.461.685.00,- dan realisasi sebesar Rp. 1.259.741.332.938,14. Selanjutnya pengelolaan belanja daerah setelah perubahan yaitu Rp. 1.363.771.890.894.00. Realisasi Rp.1.252.709.372.298.
Hal yang menjadi perhatian serius Pemkab Minahasa, yaitu melindungi masyarakat dari virus berbahaya. Serta menjamin masyarakat tetap memperoleh bahan pangan dan bantuan lainnya. Seperti BLT, BST, UKM, bantuan subsidi upah dan bantuan lainnya.
Ini merupakan konteks pembangunan daerah, karena mengalami beban rencana pembangunan. Salah satunya mengalami pergeseran anggaran untuk dimanfaatkan yang bersifat sangat prioritas. Walaupun demikian, kondisi kehidupan sosial dapat berlangsung dengan baik.
“Selain itu, Pemkab Minahasa juga selalu berkoordinasi dengan instansi vertikal. Seperti forkopimda, FKUB, FKAI, Sipora, dan komunitas intelegen daerah atau Kominda. Dan hal itu telah berlangsung dengan baik, terutama dalam mensosialisasikan berbagai permasalahan daerah,” terang Kumendong.
Dia juga menjelaskan bahwa capaian penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam LKPJ tersebut. Merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran Pemkab Minahasa. Selain itu, ada berbagai dukungan, topangan dan bantuan dari lapisan masyarakat, baik itu secara moril maupun materil.
“Yang tidak kala penting adalah dukungan dari DPRD Minahasa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Pemerintah Pusat, untuk mewujudkan Minahasa sejahtera dan bermartabat,” sebut Jemmy Kumendong.
Dimana, Pemkab Minahasa terus berupaya untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya pada penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Melalui program-program prioritas pembangunan daerah tahun 2023 yang meliputi berbagai sektor.
“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah bersinergi dalam mewujudkan kemajuan di Tanah Minahasa tercinta,” ucap Kumendong.
Dia pun mengakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di sepanjang tahun 2023, masih banyak kekurangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Namun begitu, banyak juga prestasi dan kemajuan yang telah ditorehkan sepanjang tahun 2023.K
“Kemajuan tidak akan terwujud tanpa kerja sama dan peran aktif seluruh komponen pemerintahan yang ada, termasuk masyarakat Minahasa di dalamnya. Karena itu, sinergitas seluruh komponen bangsa di Minahasa akan sangat menentukan arah perubahan di Tanah Minahasa tercinta,” kunci Penjabat Bupati Minahasa.
