Bersama BULD DPD RI, Dien Harap Dialog di BPMP Sulut Wujudkan Pendidikan Inklusif di Bumi Nyiur Melambai

MANADO, Globalberita.com – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Utara mengambil peran strategis sebagai jembatan penyelesaian persoalan hukum pendidikan di daerah.

Hal itu diwujudkan dengan memfasilitasi kegiatan Dialog Daerah Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dikemas dalam Focus Group Discussion lintas sektor di Aula Sam Ratulangi BPMP Sulut, Pineleng, Kabupaten Minahasa, pada Kamis (27/8/2026).

Dialog interaktif ini dipimpin langsung oleh Ketua BULD DPD RI, Ir. Stefanus B.A.N. Liow, M.AP. Ia mengapresiasi BPMP Sulut yang telah memfasilitasi ruang dialog substantif untuk menjembatani kepentingan daerah dan memastikan regulasi pusat mengakomodasi karakteristik lokal.

Forum tersebut membedah sejumlah isu krusial yang selama ini menjadi benang kusut pendidikan di Sulut. Mulai dari kebutuhan regulasi adaptif kepulauan terkait distribusi guru, penguatan sarana prasarana, transparansi tata kelola Dana BOS hingga pemerataan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah kepulauan, dorongan pemerataan dukungan perda terhadap pendidikan keagamaan, hingga penyelarasan regulasi kelembagaan Sekolah Rakyat.

Hadir dalam dialog tersebut Staf Khusus Gubernur Sulut Dr. Magdalena Wullur yang mewakili Ketua DPRD Provinsi Sulut, pakar hukum dan pendidikan dari Unsrat, serta jajaran kepala dinas, Kemenag, Ombudsman, dan organisasi profesi guru.

Di akhir kegiatan, Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Utara, Febry H.J. Dien, S.T., M.Inf.Tech (Man) menegaskan komitmennya.

“Bersama BULD DPD RI, kami berharap dialog yang digelar di BPMP Sulut ini dapat menjadi rekomendasi konkret di tingkat nasional dan mampu mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang lebih inklusif, bermutu, merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Bumi Nyiur Melambai,” ujar Dien.

Menurut Dien, sebagai UPT yang fokus pada penjaminan mutu dan advokasi kebijakan, BPMP Sulut menilai penyelarasan produk hukum antara pusat dan daerah sangat krusial dan menjadi kunci kelancaran layanan pendidikan, khususnya di wilayah kepulauan seperti Sulawesi Utara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *