Tondano, 2 September 2025 — Wakil Bupati Minahasa, Ibu Vanda Sarundajang, SS, membuka sekaligus memimpin Rapat Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa.
Rakor tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, Asisten Administrasi Umum, Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa, serta Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi KPK-RI. Kehadiran para pejabat dan tim terkait mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi di daerah.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Vanda Sarundajang menyampaikan bahwa upaya pencegahan korupsi merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, MCP bukan hanya instrumen evaluasi, tetapi juga pedoman nyata untuk memperbaiki sistem kerja pemerintah daerah.
“Monitoring Center for Prevention ini menjadi tolok ukur sejauh mana langkah dan komitmen pemerintah daerah dalam mencegah praktik korupsi. Melalui penerapannya, kita berusaha membangun Minahasa yang berintegritas dan semakin dipercaya oleh masyarakat,” ujar Wabup Vanda.
Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania menambahkan bahwa pelaksanaan MCP tahun 2025 difokuskan pada delapan area intervensi, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, hingga tata kelola pemerintahan desa. Dengan fokus tersebut, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Minahasa semakin tertata, efektif, dan minim potensi penyimpangan.
Rapat koordinasi ini juga dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi capaian MCP Kabupaten Minahasa pada tahun sebelumnya. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan skor, meski masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan perhatian khusus, terutama terkait digitalisasi layanan publik dan penguatan peran pengawasan internal.
Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Inspektorat Daerah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pendampingan kepada perangkat daerah agar seluruh rekomendasi dari KPK dapat ditindaklanjuti secara optimal. Selain itu, sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat pengawasan, dan masyarakat akan terus diperkuat sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi yang berkesinambungan.
Melalui pelaksanaan Rakor MCP Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap dapat semakin memperkokoh budaya pemerintahan yang menjunjung tinggi integritas, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih baik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.(Mei)
