Manado, Senin 25 Agustus 2025 — Wakil BupaioMinahasa, Ibu Vanda Sarundajang, S.S, mewakili Bupati Minahasa menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara, yang difokuskan pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026.
Acara ini dipusatkan di Wisma Negara Gubernuran, Bumi Beringin, Manado, dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Yulius Stevanus. Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar arah kebijakan APBN benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain:
Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH (Wakil Gubernur Sulawesi Utara)
H. Ahmad Narwadi, S.Ag (Ketua Komite IV DPD RI)
Dr. Hj. Elviana, M.Si (Wakil Ketua Komite IV DPD RI)
Sinta Rosma Yenti, S.Ap., M.A. (Wakil Ketua Komite IV DPD RI)
Dr. Maya Romantis, M.A., Ph.D (Koordinator Tim)
serta para anggota Komite IV DPD RI.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja tersebut.
“Kehadiran Komite IV DPD RI di Sulawesi Utara sangat penting bagi kami di daerah. Pemerintah Kabupaten Minahasa siap mendukung kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan APBN 2026 agar lebih tepat sasaran di sektor pangan, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Vanda.
Ia juga menegaskan bahwa aspirasi daerah perlu menjadi perhatian serius dalam perumusan APBN, agar program pembangunan pusat terintegrasi dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Kunjungan kerja ini juga membuka ruang dialog strategis yang menyoroti sejumlah isu penting, seperti:
Efektivitas transfer ke daerah dan dana desa.
Optimalisasi belanja negara untuk mendorong ekonomi lokal.
Penguatan program prioritas di bidang kesehatan, pendidikan, dan pangan.
Sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan DPD RI dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata, termasuk di Kabupaten Minahasa.(Mei)
