GLOBAL BERITA, MINAHASA –Pemerintah Kabupaten Minahasa dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati Dr. Jemmy Stani Kumendong M.Si, kembali mengukir prestasi gemilang.
Kabupaten Minahasa tercatat sebagai salah satu dari 50 Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi yang mendapatkan insentif fiskal setelah berhasil kendalikan inflasi daerah.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam Keputusan Nomor 295 Tahun 2024, tentang rincian alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan, Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, tertanggal 15 Juli 2024 menetapkan 4 Provinsi dan 46 Kabupaten/Kota penerima beserta dengan nilai insentif fiskal tersebut.
Poin lainnya dalam keputusan itu, ditetapkan juga besaran total anggarannya adalah Rp300 miliar. Berdasarkan rincian SK Menteri Keuangan tersebut, mendapatkan insentif fiskal senilai Rp6.392.0211.000 atau sekira Rp6,39 miliar.
Sebelumnya pada bulan Juni, Pj Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong M.Si, diundang langsung menghadiri Rakornas yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo dalam rangka TPID Awards oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri. Penghargaan ini hasil evaluasi pertahun kinerja berjalan.
Bupati Kumendong menuturkan bahwa, Pemkab Minahasa terus memantau pergerakan inflasi dan mengambil tindakan secepatnya, bila ada kenaikan signifikan indeks harga komoditas.
“Penanganan inflasi di Kabupaten Minahasa tetap dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan melibatkan semua stakeholder terkait, dalam melakukan berbagai upaya untuk mengontrol inflasi,” ungkap Bupati Kumendong seraya menegaskan hasil ini juga merupakan kerja keras dan kekompakan dari jajaran melalui Sekretaris Daerah Dr. Lynda Watania, para Asisten, Dinas Badan, Kecamatan hingga Desa dan Kelurahan.
Ia juga mengatakan, keberhasilan ini tak lepas dari adanya bimbingan dan pemantauan yang dilakukan secara ketat oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri. Dimana setiap pekan, melalui online, seluruh pemerintah daerah mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi.
“Insentif fiskal terkait pengendalian inflasi yang diraih Pemkab Minahasa ini merupakan salah satu penilaian oleh pemerintah pusat. Yakni penilaian oleh Kemendagri berupa evaluasi kinerja pengendalian inflasi per triwulan tahun kinerja berjalan oleh pemerintah daerah. Tindaklanjut dari hal tersebut kami menginstruksikan instansi terkait mengambil langkah-langkah konkret yang dibutuhkan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah,” jelas Bupati Kumendong yang juga diketahui sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara.
