Peliput : Iskandar
GLOBAL BERITA, ACEH – Komite Peralihan Aceh (KPA) Selaku Pimpinan Pusat Menolak Dengan Tegas Penghancuran Sisa Bangunan Rumoh Geudong, Salah Satu Bukti Pelanggaran HAM Berat Di Kabupaten Pidie.
“Kami Menolak Dengan Tegas Pengali Fungsi Situs Sejarah Rumoh Geudong Di Pidie, Karna Apapun Cerita Itu Merupakan Bukti Sejarah Waktu Massa Konflik Dulu, Kata Juru Bicara KPA Tgk Azhari Yang Akrab Disapa (Azhari Cagee) Kepada Globalberita.com, Kamis 22 Juni 2023.
Seperti Diketahui, Presiden RI Joko Widodo Melakukan Kunjungan Kerja Ke Aceh Tepat Di Kabupaten Pidie, Pada Hari Selasa 27 Juni 2023 Mendatang, Dalam Rangka Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Massa Lalu Secara Non Yudisial.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo Menyetakan Bahwa Pemerintah Indonesia Mengakui Pelanggaran HAM Berat Dalam Sedikitnya 12 Peristiwa Di Massa Lalu.
Adapun Tiga Kasus Pelanggaran HAM Berat Tersebut Berasal Di Aceh, Nyakni Peristiwa Rumoh Geudong Dan Pos Sattis Di Pidie Tahun 1989 Peristiwa Simpang KKA Aceh Utara 1999, Dan Kejadian Di Jambo Keupoek Aceh Selatan 2003.
Kata Azhari Cagee, Rumoh Geudong Yang Sudah Di Ratakan Dan Di Rencanakan Akan Di Bangun Mesjid, KPA Menolak Pembangunan Mesjid Di Lokasi Tersebut, Karna Di Dalam Pemukiman Itu Sudah Adanya Mesjid Dan Jika Di Paksa Justru Akan Kekurangan Jamaah.
Kita Bukan Menolak Pembangunan Mesjid Tapi Dalam Pemukiman Sudah Ada Mesjid Nanti Kalau Di Paksakan Malah Jamaahnya Tidak Cukup, Kalau Memang Harus Membangun Mesjid Kenapa Di Paksakan Harus Di Situ,Bisa Di Bangun Di Tempat Lain Yang Lebih Cocok, Ujarnya
KPA Menduga Ini Ada Maksud Terselubung Tentang Penghilangan Sejarah Atau Menghilang Kan Bukti Pelanggaran HAM Konflik Dari Oknum – Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab, Untuk Itu,, Kata Azhari Cagee, KPA Dengan Tegas Meminta Tidak Mengusik Atau Mengganggu Bukti Sejarah Di Aceh.
KPA Meminta Di Lokasi Tersebut Yang Direncanakan Akan Di Bangun Mesjid Dapat Di Ganti Dengan Pembangunan Lain Rumah Museum Berbentuk Replika Seperti Rumoh Geudong Yang Dulu.
