BOLSEL, Global Berita – Praktik dugaan pencurian dan perdagangan ilegal batu hitam di Desa Nunuka Raya, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sulawesi Utara, kini menjadi perhatian serius. Sejumlah penambang lokal mengeluhkan adanya tindakan pemerasan, pengambilan material tanpa izin, hingga dugaan penjualan batu hitam kepada pihak luar yang terindikasi kuat melibatkan jaringan perdagangan ilegal.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, terdapat empat nama yang disebut-sebut oleh sumber dari kalangan penambang, masing-masing berinisial PN alias Piter Nasiki, HK alias Haras, P alias Pokol, dan NR alias Nofri. Dari keempat nama tersebut, P alias Pokol dan NR alias Nofri disebut-sebut berperan sebagai pihak yang mencari calon pembeli maupun investor dari luar daerah untuk menyalurkan material batu hitam hasil tambang.
Jika informasi ini terbukti benar, persoalan yang terjadi bukan sekadar perselisihan antarpelaku usaha pertambangan biasa. Dugaan adanya pengambilan material tanpa hak, pungutan liar terhadap penambang, serta jaringan penjualan kepada pihak luar perlu ditelusuri secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.
Menanggapi hal tersebut, Polda Sulawesi Utara (Sulut) diminta untuk segera turun tangan dan melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan jaringan pencurian dan perdagangan ilegal batu hitam di wilayah Desa Nunuka Raya.
Aparat kepolisian dinilai perlu menelusuri alur pengambilan material, mengidentifikasi pihak-pihak yang menerima dan membeli batu hitam, melacak dugaan aliran uang, serta membongkar kemungkinan adanya jaringan penadah dan investor dari luar daerah.
Selain aspek ekonomi dan hukum, dugaan tindakan intimidasi maupun kekerasan terhadap penambang juga harus menjadi atensi utama. Apabila ditemukan bukti adanya penyiksaan, penganiayaan, pemerasan, atau tindak pidana lainnya, aparat wajib memprosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Para penambang berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan untuk mengambil material milik orang lain, memungut biaya secara sepihak, ataupun mengintimidasi masyarakat.
Publik kini menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum. Polda Sulut diharapkan tidak hanya berhenti pada pemeriksaan di lapangan, tetapi juga berani mengungkap kemungkinan jaringan perdagangan batu hitam hingga ke tingkat pembeli dan pemodal.
Secara hukum, aktivitas pertambangan ilegal ini dapat dijerat dengan sejumlah pasal berat. Selain ancaman pidana pokok, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) memuat ketentuan relevan, antara lain:
1. Pasal 160 Mengancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar bagi pihak yang memiliki izin eksplorasi tetapi nekat melakukan kegiatan operasi produksi (penambangan langsung) tanpa izin yang sah.
2. Pasal 161B Mengatur sanksi pidana bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang.
3. Pasal 164 (Pidana Tambahan) Pelaku tindak pidana pertambangan ilegal juga dapat dikenai hukuman tambahan berupa perampasan barang yang digunakan dalam tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh, serta kewajiban membayar biaya akibat tindak pidana tersebut (seperti biaya pemulihan kerusakan lingkungan).
Selain UU Minerba, pelaku pertambangan ilegal batu hitam di kawasan hutan juga berpotensi dijerat dengan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, apabila aktivitasnya terbukti menyebabkan pencemaran atau kerusakan ekosistem.
Hery Mokodongan
