Polres Tomohon dan Gugus Tugas Daerah Perkuat Sinergi Polri, Bulog, serta Himbara guna Bebaskan Petani Jagung dari Tengkulak

​Humasrestomohon — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi lintas sektoral bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkokoh ketahanan pangan nasional.

Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari satuan kewilayahan, termasuk Polres Tomohon dan seluruh gugus tugas di daerah, yang berkomitmen mengawal ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir sekaligus memutus rantai permainan harga oleh tengkulak.

​Dalam rapat koordinasi yang digelar Jumat, 6 Februari 2026, Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo, menekankan bahwa keberhasilan Indonesia tanpa impor jagung pada 2025 harus dilanjutkan dengan konsolidasi yang lebih kuat di tingkat daerah.

Polres Tomohon bersama jajaran Polda se-Indonesia turut mengikuti arahan ini secara daring untuk memastikan program ketahanan pangan ini terimplementasi tepat sasaran hingga ke pelosok desa.

​Di sisi permodalan, Polri memfasilitasi Kelompok Tani (Poktan) dalam mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui perbankan milik negara. Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan plafon senilai Rp180 triliun pada tahun 2026 untuk pembiayaan KUR Mikro di sektor pertanian.

Dukungan ini disambut baik oleh jajaran Polres di daerah yang berperan sebagai pendamping petani agar mereka memiliki keberanian modal untuk memperluas lahan garapan tanpa rasa takut.

​Tak hanya urusan modal, Polri memastikan hasil panen petani diserap dengan harga yang adil melalui kerja sama dengan Perum Bulog. Berdasarkan target tahun 2026, Bulog siap menyerap 1 juta ton jagung dengan harga standar Rp6.400 per kilogram.

Brigjen Langgeng menegaskan bahwa gugus tugas di daerah, termasuk di Tomohon dan wilayah lainnya, memiliki peran krusial dalam memantau agar harga di tingkat petani tidak jatuh di bawah standar HPP.

Dengan pengawasan ketat dari kepolisian setempat, diharapkan petani semakin berdaya dan ekonomi daerah semakin bertumbuh melalui swasembada jagung yang berkelanjutan.