KOTAMOBAGU, Global Berita – Pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) periode 2026–2029 digelar di Kawasan Paloko Kinalang (Sanpalk), pada Jumat malam, 6 November 2026. Acara yang mencakup Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, dan Bolaang Mongondow Utara ini menjadi momentum strategis bagi penguatan dunia pers nasional di tingkat daerah, sekaligus penegasan komitmen nyata terhadap keterbukaan informasi publik.
Kehadiran Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, bersama Ketua PWI Provinsi Sulawesi Utara, Sintya Bojoh, memberikan bobot tersendiri pada konsolidasi insan pers di wilayah ini. Di hadapan para pengurus yang baru dilantik, serta disaksikan oleh Wali Kota Kotamobagu dr. Weny Gaib, Sp.M., dan Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, Akhmad Munir menyoroti beratnya tantangan jurnalistik di era disrupsi digital.
Ia menekankan pentingnya menjaga marwah dan kedaulatan produk jurnalistik profesional di tengah hegemoni platform global. Mengingat akar sejarah kepeloporan PWI sejak 1946, ia mengingatkan bahwa delapan dekade pengabdian PWI lahir dari rahim perjuangan wartawan yang mengantarkan kemerdekaan RI.
“PWI lahir dari para wartawan yang berjuang mengantarkan kemerdekaan Indonesia. Tantangan ke depan semakin berat dengan adanya disrupsi digital dan dominasi platform global. Namun, kita harus mampu beradaptasi, meningkatkan kompetensi, dan memastikan produk jurnalistik kita tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa,” tegas Akhmad Munir.
Ia berpesan agar kader PWI di daerah tidak menyerah pada keadaan, melainkan memperkuat kapasitas diri. Produk jurnalistik profesional harus tetap hadir sebagai “oksigen” dan rujukan informasi yang benar, akurat, berimbang, serta bermanfaat, di tengah maraknya produksi informasi instan di media sosial yang kerap mengabaikan kode etik.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., tidak menyampaikan pidato normatif. Dengan menyapa hadirin menggunakan bahasa adat “Niondon Dega Komintan”, ia menegaskan bahwa pers adalah kontrol sosial yang mutlak. Fungsinya tidak bisa ditawar untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Pernyataan ini menjadi jawaban langsung atas tuntutan publik di Kotamobagu, Bolmong, Bolmut, dan Bolsel akan akses informasi yang jujur, objektif, dan berimbang. Media, menurutnya, bukan sekadar corong pemerintah, melainkan jembatan kritis yang menghubungkan program pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Komitmen tersebut dibuktikan dengan tindakan, bukan sekadar retorika. Hal ini ditandai dengan penyerahan penghargaan dari Pengurus PWI Kota Kotamobagu, yang dipimpin Koni Balamba, S.Sos., langsung kepada Wali Kota. Di mata publik dan insan pers, pemberian ini merupakan sebuah “kontrak moral”. Ini adalah sinyal keras bahwa pemerintah daerah siap diawasi, siap dikritisi secara konstruktif, dan siap berdialog dengan media, alih-alih menutup akses informasi atau bersikap defensif.
Konsolidasi ini semakin lengkap dengan dilantiknya jajaran pengurus PWI di empat daerah sekaligus: Koni Balamba (Kotamobagu), Fahmi Gobel (Bolmong), Viko Karinda (Bolsel), dan Kurniawan Golonda (Bolmut). Acara ini juga dirangkai dengan pengukuhan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) se-BMR, yang menunjukkan bahwa kesejahteraan dan solidaritas keluarga wartawan menjadi fondasi utama dalam menjaga independensi pemberitaan.
Acara pelantikan yang turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, anggota legislatif, hingga tokoh masyarakat ini ditutup dengan ikrar bersama. Sinergi yang dibangun antara pers dan pemerintah daerah diharapkan tidak sekadar menjadi basa-basi birokrasi yang berakhir setelah acara selesai, melainkan wajib bermuara pada pembangunan daerah yang inklusif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik di Sulawesi Utara.
Hery Mokodongan
