Manado, Sulawesi Utara — Memasuki kuartal terakhir tahun anggaran 2025, Pemprov Sulut menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara di Hotel The Sentra-Manado, Kamis (23/10/2025). Tujuannya: mengecek progres dan realisasi program serta kegiatan infrastruktur di seluruh kabupaten/kota.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, dalam sambutannya menyatakan bahwa evaluasi semacam ini rutin digelar agar pembangunan yang dibiayai melalui transfer dan APBD daerah dapat berjalan sinkron antara provinsi dan kabupaten/kota. “Kegiatan ini rutin dilaksanakan … dievaluasi terhadap kegiatan infrastruktur 2025 progres dan realisasinya seperti apa, baik secara program maupun secara fisik,” ujarnya.
Ia mendorong daerah-daerah yang telah menunjukkan progres baik untuk berbagi kiat dengan daerah lainnya: “Jadi mereka akan dibuatkan diskusi. Saling share informasi. Ada yang pemda bagus kita minta berikan kiat-kiat kepada daerah lain.”
Selain itu, rakor tersebut juga memfokuskan pembahasan pada tahun 2026. Hal ini dikarenakan muncul kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah dari pusat. Gallang menegaskan bahwa meski dana transfer berkurang, manfaatnya tetap akan diterima masyarakat menurut skema berbeda. “Dananya memang berpindah ke kementerian tapi kementerian akan turun kembali ke masyarakat. Pemanfaatannya adalah sama.”
Tantangan dan Data Realisasi
Berdasarkan data tambahan yang dipaparkan, dari 132 proyek strategis infrastruktur Provinsi Sulut tahun 2025, baru 25 proyek yang telah mencapai progres di atas 75 persen hingga 100 persen. Sementara di beberapa kabupaten, seperti Minahasa Utara (Minut) realisasi mencapai rata-rata 87,76 persen, sedangkan di beberapa wilayah lain seperti Kabupaten Sangihe rata-rata berada di sekitar 71,66 persen.
Dengan kondisi tersebut, Pemprov Sulut menegaskan bahwa koordinasi, percepatan pelaksanaan, dan pemanfaatan anggaran menjadi fokus utama agar target pembangunan infrastruktur dapat tercapai sebelum tutup tahun anggaran.
Dampak dan Harapan
Langkah evaluasi ini penting karena infrastruktur bukan hanya soal pembangunan fisik semata — melainkan juga soal pemerataan akses, sinergi antar-pemerintah, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien. Dengan adanya diskusi antar pemda untuk berbagi pengalaman, diharapkan daerah-yang tertinggal dapat “mengejar” daerah yang sudah lebih maju.
Pemprov juga mengingatkan bahwa ke depan skema pembiayaan berubah, sehingga proses perencanaan dan pemanfaatan anggaran harus lebih matang, transparan, dan terkoordinasi. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.
