MINSEL, GLOBALBERITA – Prestasi sensasional terus ditorehkan oleh Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar (FDW).
Bupati FDW yang dikenal sosok merakyat ini sukses membawa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Torehan fantastis ini tentu menjadi sesuatu yang spesial karena ini merupakan WTP yang kedelapan kalinya untuk Pemkab Minsel atau yang keempat sejak Minsel dipimpin Bupati Franky Donny Wongkar.
Opini WTP diperoleh ketika Bupati Minsel FDW menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Manado, Rabu (8/5).
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan Opini WTP yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara Arief Fadillah.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara Arief Fadillah dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang telah koperatif dengan pemeriksaan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Sulawesi Utara hingga opini terhadap LHP dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan Opini WTP. Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah bagian dari tugas konstitusional BPK, dimana penyerahan LHP ini merupakan rangkaian akhir dari proses pemeriksaan. Pasal 17 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 bahwa mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan kewenangannya. Dalam pemeriksaan diharapkan untuk wujudkan cita – cita pendiri bangsa yakni mewujukan masyarakat yang adil dan makmur yaitu dengan mengelola dan menggunakan setiap satu rupiah uang negara untuk menyejahterakan rakyat.
Bupati FDW dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara Arief Fadillah beserta jajaran atas pelaksanaan audit yang dilakukan selama ini.
“Harapannya hasil audit yang telah ada dapat memberikan motifasi bagi jajaran Pemerintahan Daerah agar kedepan dapat melaksanakan tata kelola keuangan Daerah yang lebih baik lagi dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” tutur Bupati FDW.
Menurut Bupati, LHP yang diterima saat ini adalah amanat dari konstitusi dan merupakan output dari proses pemeriksaan oleh Tim BPK dari bulan Februari hingga bulan April Tahun 2024.
“Tentunya LHP yang kami terima adalah LHP yang pastinya akurat dan berdampak komperhensif bagi kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Minsel,” ucap Bupati.
“Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga Pemkab Minsel bisa mempertahankan predikat WTP,” ungkap Bupati FDW lagi.
Dirinya pun menambahkan bahwa pihaknya akan bertekad dan berkomitmen untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi temuan BPK, dengan tepat sasaran dan tepat waktu sesuai Undang-Undang yang berlaku.
Hadir dalam kegiatan ini Plt. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Stefanus Lumowa serta Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah bersama jajaran, Kepala BPKAD bersama jajaran dan Plt. Kepala Dinas Kominfo.
(Advetorial/DArK)
