GLOBAL BERITA, MANADO– Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang dipimpin Bupati Franky Donny Wongkar SH dan Wakil Bupati Pdt Petra Yani Rembang terus menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah.
Komitmen tersebut terbukti dengan adanya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini WTP disampaikan Anggota VI BPK RI juga sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA., pada Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Senin 15 Mei 2023.
Kegiatan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dr Fransiskus A. Silangen, SpB-KBD, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Steve H Kepel ST MSi.
Hadir juga para Bupati dan Walikota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupatan/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara.
Sementara, hadir mendampingi Bupati Franky Wongkar pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Glady N. L. Kawatu, SH, M.Si, Inspektur Daerah Hendra Pendeynuwu, SE, Asisten Adminstrasi Umum Sekda Arthur Tumipa, M.Ed, Kepala BKAD Drs. James Tombokan, Sekretaris DPRD Lucky Tampi, SH, Kepala BKPSDM Sonny Makaenas, AP, SIP, M.Si dan Kadis Kominfo Tusrianto Rumengan, SSTP, M.Si.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyampaikan apresiasi dari Pemerintah Povinsi serta Kabupaten/Kota kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas kerja sama yg sudah terjalin selama ini.
“Apresiasi juga karena telah bekerja dengan maksimal dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Utara,” ungkap OllyDondokambey.
Menurut Olly, hal ini merupakan tanggung jawab yang lebih besar ke depan terutama terhadap catatan-catatan pemeriksaan atas laporan keuangan, agar supaya ditindaklanjuti untuk menjawab dan menyelesaikan pemasalahan yang ada.
Selanjutnya Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menambahkan bahwa Opini ini menjadi tantangan ke depan serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan.
“Sehingga Pemerintah Daerah harus terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Olly Dondokambey.
Sementara itu Anggota VI BPK RI, yang juga sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA., menjelaskan bahwa BPK diberikan amanat oleh undang-undang untuk memeriksa serta memberikan opini terhadap laporan keuangan lembaga pemerintah termasuk Pemerintah Daerah.
“Hasil pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikan penyusunan APBD yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang,” ujar Pius Lustrilanang.
“Selain itu juga bahwa rekomendasi-rekomendasi segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan boleh mendapatkan Opini WTP, antara lain berdasarkan indikator-indikator:
1. Laporan keuangan K/L harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). SAP sendiri adalah pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah.
2. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pengendalian internal yang kuat akan menghasilkan laporan keuangan yang efisien, efektif, dan patuh terhadap peraturan.
3. Pengungkapan informasi di laporan keuangan juga harus jelas dan detail.
4. Pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara Arief Fadillah S.E., M.M., CSFA, diterima Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Bupati Minahasa Selatan Franky Wongkar, mengatakan bahwa dengan opini WTP ini, akan terus memotivasi seluruh Perangkat Daerah untuk lebih giat lagi serta melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pencapaian predikat WTP ini harus dipertahankan serta ditingkatkan dengan pengelolaan keuangan yang harus lebih baik ke depan,” tutur Bupati Franky Wongkar.
Adapun Opini WTP ini sebagai prestasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar SH dan Wakil Bupati Pdt. Petra Yanni Rembang untuk kedua kalinya sejak dilantik.
Pencapaian ini juga telah membawa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan Opini WTP 7 kali berturut-turut.
Ini sebagai bukti komitmen Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel menuju Kabupaten Minahasa Selatan yang Maju, Berkepribadian dan Sejahtera.
