SANGIHE, GLOBALBERITA— Dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPΜΗΚΡ) Tahuna menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Tahun 2026, Kamis (12/11/2026), bertempat di Kampung Taloarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Kegiatan ini menjadi wadah komunikasi dan dialog antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memperoleh aspirasi, saran, dan masukan dalam rangka penyempurnaan standar pelayanan publik.
Forum tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dosen Politeknik Negeri Nusa Utara, insan pers, penyuluh perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pelaku usaha, Pemerintah Kampung Taloarane, serta masyarakat dan undangan lainnya.
Stasiun PPMHKP Tahuna merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Stasiun PPMHKP Tahuna berkomitmen melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan secara menyeluruh dari sektor hulu hingga hilir.
Dalam sambutannya, Kepala Stasiun PPMHKP Tahuna, Aylin S. Lalu, S.Si, menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan bagian penting dalam memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
“Melalui Forum Konsultasi Publik ini, kami ingin memastikan bahwa layanan Stasiun PPMHΚΡ Tahuna benar-benar hadir untuk masyarakat. Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun saran sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan. Ini merupakan wujud nyata komitmen kami untuk mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan,” ungkap Aylin.
Pada kesempatan tersebut, Stasiun PPMHKP Tahuna memaparkan 10 jenis layanan sertifikasi yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Layanan tersebut mencakup enam sertifikasi pada sektor produksi primer (hulu), yaitu Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Kapal, Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), serta Sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB).
Sementara itu, pada sektor pascapanen (hilir), terdapat empat layanan sertifikasi, yakni Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), Sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Sertifikasi Distribusi Ikan (SPDI), serta penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).
Pemaparan standar pelayanan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Mutu Produksi Primer untuk enam layanan sektor hulu dan dilanjutkan oleh Ketua Tim Kerja Mutu Pascapanen untuk empat layanan sektor hilir. Materi mencakup informasi mengenai persyaratan pelayanan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, serta mekanisme pengaduan sesuai standar pelayanan yang berlaku.
Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Pemerintah Kampung Taloarane dan Kepala Stasiun PPMHKP Tahuna, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sekaligus membuka secara resmi kegiatan Forum Konsultasi Publik.
Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, usulan, serta masukan terhadap standar pelayanan yang telah dipaparkan. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Stasiun PPMHKP Tahuna dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil Forum Konsultasi Publik. Melalui kesepakatan tersebut, pimpinan unit penyelenggara pelayanan menerima berbagai identifikasi permasalahan dan rekomendasi perbaikan, termasuk jangka waktu penyelesaian, serta berkomitmen untuk menindaklanjutinya.
Di sisi lain, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang hadir diharapkan turut berperan aktif dalam memantau dan mengawasi perkembangan tindak lanjut rekomendasi yang telah disepakati.
Melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini, Stasiun PPMHKP Tahuna berharap terbangun sinergi dan kepercayaan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin mudah, transparan, responsif, dan akuntabel. Dengan demikian, pelayanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dapat semakin optimal dalam mendukung produk perikanan yang aman dikonsumsi, bermutu, dan berdaya saing.
