KOTAMOBAGU, Global Berita – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Kotamobagu mendorong penguatan sinergi antara insan pers dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) dalam menciptakan iklim jurnalistik yang profesional, sekaligus memastikan setiap persoalan pemberitaan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ketua PWI Kota Kotamobagu Konni Balamba mengatakan bahwa kepolisian dan pers memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi. Keduanya perlu membangun hubungan kelembagaan yang saling menghormati tanpa mengabaikan tugas dan kewenangan masing-masing.
“Kami memandang kepolisian sebagai mitra strategis pers dalam menjaga kepentingan masyarakat. Karena itu, apabila terdapat laporan yang berkaitan dengan pemberitaan, kami berharap penyelesaiannya mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan mekanisme hukum yang tepat,” ujar kokon, Kamis (12/11/2026)
Menurutnya, kemitraan antara pers dan kepolisian tidak hanya dibangun melalui keterbukaan informasi, tetapi juga melalui kesamaan pemahaman terhadap perlindungan hukum bagi wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.
Konni menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan melalui hak jawab, hak koreksi, serta pengaduan kepada Dewan Pers.
Ketentuan tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 19 Januari 2026.
Putusan itu mempertegas perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah, termasuk menempatkan penerapan sanksi pidana maupun perdata sebagai langkah terakhir setelah mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan.
“Harapan kami, ketika ada masyarakat yang keberatan terhadap karya jurnalistik, laporan tersebut dapat ditelaah secara proporsional dengan mengedepankan mekanisme UU Pers. Dengan demikian, hak masyarakat memperoleh keadilan tetap terlindungi, sementara kemerdekaan pers juga terjamin,” jelasnya.
Selain itu, PWI Kotamobagu mendorong optimalisasi pelaksanaan kerja sama Dewan Pers dan Polri tahun 2022 yang mengatur koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.
Ia menilai, kerja sama tersebut dapat menjadi pedoman bagi jajaran kepolisian dalam membedakan sengketa pemberitaan dengan dugaan tindak pidana di luar aktivitas jurnalistik.
Karena itu, PWI Kotamobagu berharap dapat membangun komunikasi yang lebih intensif dengan Polda Sulut, termasuk melalui forum dialog dan edukasi hukum pers yang melibatkan wartawan, penyidik, serta pemangku kepentingan terkait.
“Kami ingin ada kesamaan pemahaman antara wartawan dan aparat penegak hukum. Jika muncul persoalan menyangkut produk jurnalistik, ruang koordinasi harus dibuka agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun penerapan hukum yang keliru,” tegas Konni
Ia juga menegaskan bahwa PWI mendukung penegakan hukum yang profesional dan tidak memberikan pembenaran terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.
Menurutnya, insan pers tetap berkewajiban menjalankan tugas berdasarkan fakta, melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik.
“Sinergi bukan berarti pers harus kehilangan independensinya, begitu pula kepolisian tidak boleh kehilangan kewenangannya. Keduanya harus berjalan sesuai aturan, saling menghormati, dan mengutamakan kepentingan publik,” katanya.
PWI Kotamobagu berharap hubungan kemitraan tersebut semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian maupun media massa di Sulawesi Utara.
“Kami percaya Polda Sulut memiliki komitmen yang sama untuk menjaga profesionalisme penegakan hukum dan melindungi kemerdekaan pers. Dengan komunikasi yang baik, setiap persoalan dapat diselesaikan secara objektif, adil, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. ***
