TOMOHON, Globalberita.com – Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 digelar di ruang sidang DPRD, Selasa (18/8/2026).
Ketua DPRD Kota Tomohon Drs. Johny Runtuwene memimpin langsung jalannya paripurna didampingi dua Wakil Ketua Donald Pondaag dan Jefry Polii, S.I.K. Agenda utama yakni Penyampaian Penjelasan Wali Kota serta Pemandangan Umum Fraksi dan Jawaban Wali Kota.
Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk, S.H. hadir bersama Wakil Wali Kota Sendy G. A. Rumajar, S.E., M.I.Kom. memaparkan arah kebijakan perubahan APBD 2026 di hadapan legislatif.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Caroll menegaskan penyusunan perubahan APBD tidak asal geser angka. Ada empat hal penting yang menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, evaluasi kinerja APBD semester pertama. Kedua, penyesuaian program agar sinkron dengan prioritas nasional, provinsi dan daerah. Ketiga, jaminan pelayanan dasar dan pemenuhan SPM. Keempat, prinsip pengelolaan anggaran yang tertib dan akuntabel.
“Semua diarahkan untuk mendukung visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029,” kata Caroll.
Menurut Caroll, APBD adalah instrumen utama penggerak pembangunan. Karena itu perubahan APBD harus menjawab kebutuhan riil warga, bukan hanya mengejar serapan.
Ia menekankan kualitas belanja jauh lebih penting dari besarnya anggaran. Setiap rupiah harus kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang baik dan kesejahteraan yang meningkat.
Untuk itu, sektor-sektor yang punya daya ungkit ekonomi menjadi prioritas. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pertanian, UMKM dan pariwisata.
“Belanja daerah harus punya multiplier effect. Buka lapangan kerja, dorong usaha, tingkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Terkait postur anggaran, Caroll memaparkan pendapatan dalam Perubahan APBD 2026 diproyeksikan Rp538,7 miliar lebih. Sementara belanja daerah dialokasikan Rp542,1 miliar lebih.
Alhasil ada defisit sekitar Rp3,3 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto, sehingga posisi anggaran tetap berimbang.
Caroll mengakui keterbatasan fiskal menjadi tantangan. Karena itu setiap program harus selektif, punya urgensi jelas, indikator kinerja terukur dan bisa dieksekusi hingga akhir tahun anggaran.
Pihaknya pun membuka ruang untuk masukan dan rekomendasi DPRD agar Ranperda Perubahan APBD semakin berkualitas.
“Kami ingin pembahasan tidak hanya soal dokumen, tapi soal tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tomohon,” pungkasnya.
Turut hadir Sekda Kota Tomohon Edwin Roring, perwakilan Polres Tomohon, Kodim 1302/Minahasa, anggota DPRD dan jajaran Pemkot Tomohon.
