Manado, Sulawesi Utara — Di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus Komaling dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan bahwa transformasi ekonomi menjadi prioritas utama demi mewujudkan visi “Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”
Dalam rapat koordinasi ekonomi, Gubernur Selvanus optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Sulut dapat menembus 7 persen pada akhir 2025 — melampaui rata-rata nasional. Triwulan II 2025 mencatat pertumbuhan 5,64 persen, dengan sektor pertanian berkontribusi sekitar 20,59 persen ke PDRB Sulut.
Fokus Strategis: Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan
Pertanian: Pemprov menargetkan perluasan lahan sawah dari 43 ribu hektare menjadi 59 ribu hektare melalui program cetak sawah, rehabilitasi irigasi, dan digitalisasi pertanian.
Perkebunan: Komoditas unggulan seperti kelapa, pala, dan cengkeh menjadi andalan ekspor dari Sulut, terutama dari daerah-daerah kepulauan seperti Sitaro, Sangihe, dan Talaud.
Perikanan: Produk laut seperti tuna dan cakalang diharapkan semakin menembus pasar global, termasuk ke negara seperti Jepang, Cina, dan Uni Eropa.
Infrastruktur & Penguatan UMKM
Wagub Victor Mailangkay menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan produksi, gudang pendingin, dan pelabuhan untuk memperlancar distribusi hasil dari petani dan nelayan ke pasar.
Selain itu, Pemprov Sulut juga mendorong pengembangan UMKM melalui:
Pelatihan dan pembinaan agar UMKM naik kelas
Akses permodalan yang lebih mudah
Sistem logistik digital untuk memonitor pergerakan produk hasil bumi (misalnya e-commerce dan tracking logistic)
Target Sosial-Ekonomi dan Keberlanjutan
Beberapa dampak yang ditargetkan dari transformasi ini antara lain:
Inflasi terkendali di kisaran 3% ±1%
Tingkat pengangguran diperkirakan bisa ditekan ke angka 4%–5,53%
Peningkatan literasi digital dan daya saing tenaga kerja lokal, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.
Kolaborasi & Kepedulian Sosial
Gubernur Selvanus dan Wagub Mailangkay bekerjasama dengan berbagai pihak: sektor swasta, akademisi (termasuk universitas di Sulut), dan komunitas lokal untuk memastikan pembangunan tidak merusak lingkungan dan tetap berkelanjutan.
Di sisi sosial, transformasi ini juga diintegrasikan ke RPJMD 2025–2029 dengan menekankan pemerataan pembangunan: tidak hanya di daratan, tetapi juga menjangkau desa terpencil dan pulau-pulau terluar.
