GLOBAL BERITA, MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa, dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong M.Si kembali menorehkan prestasi yang gemilang.
Betapa tidak, Kabupaten Minahasa tercatat sebagai salah satu dari 50 Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi, yang mendapatkan insentif fiskal terkait dengan pengendalian inflasi daerah.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyerahkan Penghargaan Insentif Fiskal, Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah, Periode Pertama Tahun 2024, kepada Penjabat Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong M.Si.
Acara tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, pada Senin (5/8/2024) dan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah.
“Puji Tuhan dan patut disyukuri, Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh stakeholder Pemkab dan masyarakat Minahasa,” ucap Jemmy Kumendong.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam Keputusan Nomor 295 Tahun 2024, Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal, Tahun Anggaran 2024, untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, tertanggal 15 Juli 2024 menetapkan 4 provinsi dan 46 Kabupaten/Kota penerima beserta dengan nilai insentif fiskal tersebut.
Poin lainnya dalam keputusan itu, ditetapkan besaran total anggarannya adalah Rp300 miliar.
Berdasarkan rincian SK Menteri Keuangan tersebut, Kabupaten Minahasa mendapatkan insentif fiskal senilai Rp6.392.0211.000 atau sekira Rp. 6,39 miliar.
Sebelumnya pada bulan Juni lalu, Penjabat Bupati Minahasa diundang menghadiri Rakornas yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo dalam rangka TPID Awards oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri. Penghargaan ini hasil evaluasi pertahun kinerja berjalan.
Bupati Kumendong menuturkan bahwa Pemkab Minahasa terus memantau pergerakan inflasi, dan mengambil tindakan secepatnya bila ada kenaikan signifikan indeks harga komoditas.
“Penanganan inflasi di Kabupaten Minahasa dilakukan secara konsisten dan kontinu dengan melibatkan semua stakeholder terkait, dalam melakukan berbagai upaya untuk mengontrol inflasi,” ungkap Bupati Kumendong seraya menegaskan hasil ini juga merupakan kerja keras dan kompak dari jajarannya melalui Sekretaris Daerah, para Asisten, Dinas, Badan, Kecamatan hingga Desa dan Kelurahan.
Selain itu, Kumendong mengatakan, keberhasilan ini juga tak lepas dari adanya bimbingan dan pemantauan yang dilakukan secara ketat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Dimana setiap pekan, lewat online, seluruh pemerintah daerah dikumpulkan oleh Kemendagri untuk Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi.
“Insentif fiskal terkait pengendalian inflasi yang diraih Pemkab Minahasa ini, merupakan salah satu penilaian oleh pemerintah pusat. Yakni penilaian oleh Kemendagri berupa evaluasi kinerja pengendalian inflasi pertriwulan tahun kinerja berjalan oleh pemerintah daerah.
Tindaklanjut dari hal tersebut kami menginstruksikan instansi terkait mengambil langkah-langkah konkret yang dibutuhkan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah,” terang Bupati Kumendong yang juga diketahui sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara.
