GLOBAL BERITA, TOMOHON — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada 6 instansi pemerintah, bertempat di Kantor DPRD Kota Tomohon, Kamis (7/3/2024).
Ketua KPK Nawawi Pomolango, secara simbolis menyerahkan barang rampasan kepada perwakilan dari masing-masing instansi. Keenam instansi tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Narkotika Nasional (BNN), Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Disebutkan Nawawi, hal ini merupakan upaya pemulihan aset negara selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang kemudian dikuatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPK Tahun 2020-2024.
“Saya berharap kita semua bisa mengambil hikmah dari kegiatan PSP Hibah ini, yaitu satu jangan korupsi,” imbuh Nawawi.
Untuk diketahui, pada kesempatan ini, terdapat 3 Kementerian/Lembaga yang mendapat barang rampasan negara melalui mekanisme PSP, yaitu: Kemenkeu, BP2MI, dan BNN.
Sedangkan untuk pemda, ada 3 Pemerintah Daerah meliputi Pemkot Tomohon, Pemkab Kediri dan Pemkab Tulungagung, menerima aset sitaan melalui hibah.
“Saya berharap, kegiatan penyerahan barang rampasan negara oleh KPK melalui PSP hibah tidak seremonial belaka, namun lebih membawa kemanfaatan bagi lembaga negara ataupun Pemda di samping memperkuat sinergitas dalam pemberantasan korupsi”,harap Nawawi.
Kota Tomohon sendiri, pada kesempatan ini yang diterima langsung Walikota Tomohon Caroll Senduk, mendapat hibah 2 bidang tanah, yang berlokasi di Kelurahan Woloan Dua, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, Sulawesi Utara.
Hibah tersebut berupa tanah seluas 1.440 M2 dan 5.250 M2 dengan total nilai mencapai Rp1.207.092.000.
Walikota Tomohon, Caroll Senduk sangat menyambut baik kegiatan PSP Hibah barang rampasan negara dapat ini berpengaruh besar terhadap kemajuan Kota Tomohon, sekaligus memperkuat sinergitas dan kerjasama dengan KPK.
