SANGIHE, GLOBAL BERITA — Deklarasi Netralitas ASN dan TNI/Polri yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sangihe bertempat di Ballroom Tahuna Beach Hotel, dihadiri Penjabat Bupati Sangihe dr. Rinny Tamuntuan, Senin (29/1).
Pada kesempatan itu Penjabat Bupati Sangihe dr. Rinny Tamuntuan mengapresiasi Bawaslu Sangihe atas terlaksananya kegiatan saat itu, dirinya pun menghimbau para ASN untuk netral atau tidak berpihak, sebagaimana kwalitas demokrasi harus dijaga sehingga setiap tahapan bisa berjalan dengan baik dan dapat tercapai pemilu yang jujur dan adil sesuai yang telah diamanatkan oleh undang- undang.
”Untuk itu diperlukan kerjasama tidak hanya dari pihak pemerintah dan para pelaksana pemilu tetapi juga seluruh elemen masyarakat, maka dari itu kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Sangihe ini menjadi kegiatan strategis untuk menyatukan para ASN, TNI/Polri menyepakati komitmen kita menuju pemilu yang berkwalitas dengan kondisi yang tetap aman dan kondusif, ASN bersama TNI/Polri harus netral dan tidak boleh berpihak kepada kepentingan pihak manapun,” tegas Tamuntuan.
Sementara itu dikesempatan yang sama Ketua Bawaslu Sangihe, Edmon Dolongseda mengatakan bahwa isu netralitas ASN dan TNI/Polri perlu diangkat dan dibedah karena Provinsi Sulawesi Utara menduduki peringkat kedua dalam peta kerawanan netralitas pemilu di Indonesia.
”Catatan ini bukan menjadi sebuah momok untuk kita, tapi sebuah gambaran yang baik agar bagaimana kita dapat menjaga dan menghadirkan pemilu yang berintegritas serta adil melalui Kabupaten Sangihe,” Tutur Dolongseda.
Dirinya pun memaparkan historis pancasila yang disebutnya sebagai landasan iman politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
”Secara historis Pancasila jika dibedah itu ada Trisila, Sosionasionalisme, Sosiodemokrasi dan Ketuhanan yang Maha esa. Lalu jika dibedah lagi itu ada Ekasila yang berarti gotong royong yang dipaparkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945,” jelasnya lagi.
Edmon mengajak forum komunikasi pimpinan daerah, segenap elemen masyarakat dan pengawas kelurahan desa, serta panwaslu kecamatan, panwaslu kabupaten, beserta jajaran agar dapat bekerjasama dalam mensukseskan pemilihan umum tahun 2024.
”Bila kita saling gotong royong mengatasi yang namanya isu netralitas ASN, TNI/Polri, maka kita bisa amini bersama bahwasanya kita dapat melangkah dengan baik dan menghilangkan rangking dua peta kerawanan di indonesia mengenai kerawanan netralitas ASN, TNI/Polri ini,” tutup Dolongseda.
Kegiatan Deklarasi Netralitas ASN dan TNI/Polri ditutup dengan penandatanganan secara bersama sebagai wujud komitmen netralitas oleh jajaran Forkopimda Sangihe dan unsur terkait.***
