Pemkab Minahasa Terus Berkoordinasi dengan Kemendagri Terkait Pengendalian Inflasi

MINAHASA1127 Dilihat

GLOBAL BERITA, MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memberi atensi penuh terhadap upaya pengendalian inflasi daerah, dengan terus berkoordinasi dengan Kemendagri RI.

Hal tersebut terlihat saat Bupati Jemmy Kumendong bersama Sekda Lynda Watania mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi via zoom meeting, di Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa, pada Senin (22/7/2024).

Rapat dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kemendagri/Plt. Sekjen Tomsi Tohir.

Tohir mengatakan, harga rata-rata nasional minyak kita masih diatas HET sejak awal tahun 2023, dan untuk realisasi angka DMO sudah mengalami peningkatan.

Sementara, realisasi pupuk bersubsidi di sejumlah daerah sudah mulai terpenuhi.

“Hal itu menunjang produktivitas penanaman bahan pangan dan dapat menstabilkan harga bahan pokok setelah panen,” imbuhnya.

Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, terus melakukan rapat koordinasi dalam rangka memperbaharui atau merevisi regulasi terkait pangan untuk menyesuaikan dinamika harga bahan baku pangan dan pakan, dengan mempertimbangkan cost produksi saat ini.

Ia berharap agar Kementerian/Lembaga terkait, melakukan pengawasan untuk kelancaran pendistribusian minyak goreng dari pihak produsen dan distributor ke retail modern dan pasar tradisional, serta mengantisipasi adanya produsen yang menjual dengan metode Bundling.

“Seiring dengan kenaikan HET, perlu diperhatikan terkait pemerataan ketersediaan stok minyak di tiap provinsi,” ucapnya.

Ia meminta agar Satgas Pangan Polri dan K/L terkait makin intensif, melakukan monitoring dan pengawasan (represif untuk preventif guna menjaga ketersediaan) terkait pendistribusian pupuk bersubsidi dan stok di tiap-tiap wilayah untuk mempermudah para petani guna mendapatkan pupuk bersubsidi.

Selain itu juga, perlunya penambahan titik distribusi, khususnya wilayah-wilayah yang masih jauh dari jangkauan petani.

“K/L terkait terus melakukan evaluasi terkait regulasi pangan agar lebih efektif dan tepat sasaran, tujuannya untuk memberikan perlindungan baik bagi petani maupun bagi konsumen akhir,” tutup Tohir.

Rakor dihadiri oleh, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kadis Kominfo, Kadis Sosial, Kadis Pangan, Kadis Koperasi, PLT Bapelitbangda, Pertanian, Kadis Perikanan dan Kelautan, Ka.BPKAD, Kabag Hukum, Kabag Ekonomi, Kabid Keselamatan Dinas Perhubungan.