TOMOHON, Globalberita.com — Tiga kecamatan di Kota Tomohon kini masuk dalam proyek strategis nasional penataan ruang. Langkah itu ditandai dengan digelarnya konsultasi publik penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kota Tomohon dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) Tahun Anggaran 2026.
Tiga wilayah yang masuk dalam program itu adalah Kecamatan Tomohon Tengah, Kecamatan Tomohon Selatan, dan Kecamatan Tomohon Timur.
Konsultasi publik sekaligus bimbingan teknis tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Tomohon, Caroll Senduk, di Grand Master Resort Tomohon, Rabu (11/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Caroll menyampaikan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN dan Bank Dunia yang telah memberikan dukungan penuh bagi penataan ruang di Kota Tomohon.
Menurutnya, RDTR memiliki peran yang sangat penting. Dokumen tersebut merupakan penjabaran lebih rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur pemanfaatan ruang hingga ke level blok.
RDTR nantinya akan menjadi dasar utama dalam pemberian izin, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, sekaligus menjadi pedoman bersama dalam mengendalikan arah pembangunan kota.
Caroll juga mengingatkan bahwa pembangunan di Tomohon tidak bisa dilepaskan dari kondisi alamnya. Sebagai kota pegunungan, kota bunga, dan kota yang berdampingan dengan gunung api, pembangunan harus berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan dan keselamatan warga.
Karena itu, KLHS disusun agar setiap rencana yang ditetapkan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Untuk memastikan penyusunan dokumen ini berjalan maksimal, Wali Kota menitipkan arahan penting:
Pertama, seluruh kepala perangkat daerah diminta menyerahkan data dan rencana sektoralnya secara lengkap dan terbuka kepada tim penyusun.
Kedua, tim penyusun diinstruksikan untuk mencatat setiap masukan secara cermat agar dapat dituangkan ke dalam dokumen rencana.
Dalam program ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tomohon memegang peran kunci. PUPR menjadi ujung tombak dalam memastikan RDTR tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi acuan pembangunan di lapangan.
Kepala Dinas PUPR Kota Tomohon, Royke Tangkawarow, hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Pemerintah Kota Tomohon.
Turut hadir pula Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama pada Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Ir. Sufrijadi, serta Team Leader Penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Tomohon dari Kementerian ATR/BPN, Zulfikar Albar, bersama jajaran lainnya.
Lewat kerja bersama PUPR dan Kementerian ATR/BPN ini, Tomohon diharapkan memiliki tata ruang yang lebih tertib, transparan, berkelanjutan, dan siap menghadapi tantangan perubahan iklim di masa depan.
