TOMOHON, Globalberita.com – Mewakili Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tomohon, Drs. O.D.S. Mandagi, MAP, secara resmi membuka Forum Komunikasi Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Sulawesi Utara di Aula Taman Kelong, Tomohon, pada Kamis (29/1/2026). Pertemuan strategis yang berfokus pada rekonsiliasi dana bagi hasil ini dihadiri oleh jajaran pejabat keuangan dari berbagai kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Utara.
Dalam sambutan tertulis Pemerintah Kota Tomohon, Mandagi menegaskan bahwa DBH merupakan instrumen vital dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten dan Kota. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang memposisikan DBH bukan sekadar mekanisme distribusi fiskal, melainkan penopang utama pelayanan publik dan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, akurasi data serta ketepatan waktu penyaluran menjadi hal krusial yang harus terus diperhatikan oleh seluruh pihak terkait.
Forum komunikasi ini dirancang sebagai wadah koordinasi resmi untuk menyelaraskan data penerimaan dan penyaluran DBH secara terbuka serta objektif. Melalui proses rekonsiliasi, diharapkan tercipta mekanisme kerja yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, sehingga tidak terjadi perbedaan interpretasi terhadap regulasi yang ada. Pemerintah Kota Tomohon menekankan bahwa kegiatan ini harus menjadi momentum penguatan koordinasi teknis, terutama dalam mengintegrasikan sistem informasi antara pemerintah provinsi dan daerah.
Memasuki tahun 2026, tantangan pengelolaan keuangan daerah dinilai semakin kompleks seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik yang kian tinggi. Seluruh peserta forum didorong untuk bertindak proaktif dalam menyelesaikan perbedaan data guna menghindari penumpukan selisih anggaran di akhir tahun. Pemkot Tomohon juga memberikan apresiasi kepada Bapenda Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh perwakilan daerah yang berkomitmen menjadikan forum ini sebagai solusi nyata bagi pengelolaan fiskal di Sulawesi Utara.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Utara, Drs. John G.N. Siby, AP, Kepala BPKPD Kota Tomohon, Danie R. Liuw, S.Kom., MAP, serta sejumlah Kepala Badan Keuangan dan Bapenda dari berbagai Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Dengan adanya rekonsiliasi yang tertib dan transparan, pemerintah berharap percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Nyiur Melambai dapat terwujud secara adil dan merata.
