Manado, Sulawesi Utara — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Gubernur Yulius Selvanus secara resmi mengukuhkan Heru Setiawan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Acara berlangsung di Wisma Negara Rumah Dinas Gubernur, Bumi Beringin, Manado, pada Selasa (21/10/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Selvanus menegaskan bahwa BPKP memiliki posisi strategis sebagai mitra penting dalam pemerintahan daerah — terutama dalam hal penguatan pengawasan intern, transparansi pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.
“Sinergitas pemerintah provinsi ini dengan BPKP adalah kunci penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menyebut bahwa kepemimpinan Heru Setiawan akan menjadi “nakhoda baru” yang membawa BPKP Sulut untuk lebih tajam dalam pengawasan intern pemerintahan, diiringi dengan kolaborasi erat antara Pemprov Sulut dan BPKP untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
Lebih lanjut, ia menekankan beberapa poin penting:
Pengawasan yang konstruktif: bukan hanya mencari kesalahan, tetapi memberi pembinaan dan pendampingan agar pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah berjalan lebih baik.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan pemerintah agar masyarakat dapat melihat hasilnya dan menjaga kepercayaan publik.
Sinergi antarinstansi: pemerintah provinsi bersama BPKP dan instansi terkait lainnya harus bekerja sama secara sistematis untuk memperkuat fungsi pengawasan dan mempercepat pembangunan.
Pengukuhan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Deputi BPKP RI yang mewakili Kepala BPKP Nasional, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, para bupati/wali kota se-provinsi, dan pimpinan instansi vertikal lainnya.
Dengan momentum ini, Pemprov Sulawesi Utara berharap bahwa pengawasan intern akan semakin diperkuat — yang pada gilirannya meningkatkan mutu pelayanan publik, menekan potensi pemborosan atau kebocoran anggaran, serta mempercepat realisasi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Gubernur mengajak semua pihak untuk mendukung kerja sama ini agar visi pemerintahan yang bersih dan akuntabel dapat tercapai.
