Sulut,Globalberita.com– Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) KPK Independen Sulawesi utara (Sulut) ENOS Theodorus Mongkau, Minta Aparat Penegak Hukum (APH) Usut Dana Bos Adem dan PSM SMKN 3 Manado “Sarat Penyimpangan.
“Dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di SMK Negeri 3 Manado terkait Dana BOS, Dana Anfirmasi Pendidikan Menengah dan Dana Peran Serta Masyarakat (PSM) yang tidak transparan,”Diduga kuat hanya di kelolah sendiri oleh Kepala Sekolah
SMKN 3 Manado Sylvia Ransulangi,”
Ucap ENOS Theodorus Mongkau.
“Kepsek SMKN 3 Manado Sylvia Ransulangi saat dikonfirmasi media Selasa (29/4) melalui selulernya soal pengelolaan anggaran belum dapat memberikan Jawaban konfirmasinya,
“Sehingga berita ini di terbitkan.
Rabu (30/04/2025).
“Pasalnya, Data yang dihimpun atas dugaan penyimpangan anggaran menjurus Pada”Sarat Penyimpangan yang melibatkan Kepala Sekolah S.R untuk menjadi pintu masuk bagi Aparat Penegak Hukum (APH), dan
Kejati maupun Direskrimsus Polda Sulawesi Utara untuk dapat melakukan penyelidikan,”Ujar ENOS Theodorus Mongkau.
Fantastik anggaran miliaran rupiah seperti Dana Bos SMKN 3 Manado pertahun sekitar Rp 2,6 miliar lebih, begitupun Dana Anfirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) kurang lebih Rp 560 juta/tahun diperuntukkan bagi 14 siswa dan dana PSM Rp 50.000.-/siswa setiap bulannya untuk penunjang kegiatan ekstra kurikuler (Eskul) hingga saat ini tidak ada kegiatan eskul padahal ditengarai kepsek sering menarik anggaran tersebut ke bendahara sekolah.
Menurut sejumlah guru, pengelolaan anggaran tidak transparan dan “Sarat penyimpangan, ungkap Sejumlah
guru-guru Saat memberi keterangan.
“Sementara Kepala Sekolah Kepsek SMKN 3 Manado Sylvia Ransulangi, setelah di konfirmasi bersama via celulernya Rabu (30/4) membantah atas “Dugaan sejumlah anggaran tersebut, bahwa, Dana Anggaran Sekolah ini, dikelolah sendiri oleh S.R,”Tuturnya.
“Buat apa ada brankas kemudian mau membawah pulang dana bos,”Kata kepala sekolah. “Iapun mengatakan bahwa,”Saya sudah diperiksa oleh
Inspektorat Daerah dan BPK tidak ada masalah,” Pungkas Kepsek.
“Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) KPK Independen Sulawesi utara (Sulut) ENOS Theodorus Mongkau, Minta Aparat Penegak Hukum (APH), Agar dapat mengusut
Dana Anggaran tersebut,” Terang Enos T.Mongkau.
(Tim).
